NAMA : EVI OCTAVIANI

KELAS : 2DB14

NPM : 32111535

TUGAS : SOFTSKILL MATERI (KEANEKARAGAMAN BANGSA INDONESIA)

DOSEN : PAK EMILIANSHAH BANOWO

KEANEKARAGAMAN BANGSA INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

     Perbedaan adalah sesuatu yang alami dan wajar.Pernahkah kalian mengamati tentang           sekeliling kalian?Adakah perbedaan atau persamaan di antara kalian dan teman yang lain?   Dalam satu kelas, mungkin ada anak yang berambut keriting, berkulit putih, cokelat atau hitam.Perbedaan warna kulit atau bentuk fisik jangan dijadikan sumber perpecahan. Indonesia  adalah negara yang kaya akan ragam budaya dan suku bangsa. Dalam setiap suku bangsa terdapat kebudayaan yang berbeda-beda.selain itu masing-masing suku juga memiliki normasosial yang mengikat masyarakat di dalamnya agar taat dan melakukan segala yang tertera didalamnya. Setiap suku bangsa di indonesia memiliki norma-normasosial yang berbeda-beda.

BAB II

PEMBAHASAN

1.      BENTUK KERAGAMAN BUDAYA BANGSA INDONESIA

            Kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu “buddhayah” yang merupakan bentuk jamak dari ‘buddhi” (budiatauakal).Kebudayaan diartikan sebagaihal –hal yang berkaitan dengan budi dan akal.Sedang dalam bahasa Inggris, kebudayaan dikenal dengan istilah culture yang berasal dari bahasa Latin “colere”, yaitu mengolah, mengerjakantanah, membalik tanah atau diartikanbertani.

            Budaya memiliki sifat universal, artinya terdapat sifat-sifat umum yang melekat pada setiap budaya, kapan pun dan dimanapun budaya itu berada.Adapun sifat itua dalah :

A.    Kebudayaanadalahmilikbersama.

B.     Kebudayaanmerupakanhasilbelajar.

C.     Kebudayaandidasarkanpadalambang.

D.    Kebudayaanterintegrasi.

E.     Kebudayaandapatdisesuaikan.

F.      Kebudayaanselaluberubah.

G.    Kebudayaanbersifatnisbi (relatif).

            Dalam kebudayaan juga terdapat pola-pola perilaku (pattern of behavior) yang merupakan cara-cara masyarakat bertindak atau berkelakuan yang harus diikuti oleh semua anggota masyarakat tersebut. Adapun subtansi atau isi utama budaya adalah :

A.    Sistem pengetahuan, brisi pengetahuan tentang alam sekitar, flora dan fauna sekitar tempat tinggal, zat-zat bahan mentah danbenda-benda dalam lingkungannya, tubuh manusia, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia sertaruang danwaktu. .

B.     Sistem nilai budaya, adalah sesuatu yang dianggap bernilai dalam hidup.

C.     Kepercayaan, inti kepercayaan itu adalah usaha untuk tetap memelihara hubungan dengan mereka yang sudah meninggal.

D.    Persepsi, yaitu cara pandang dari individu atau kelompok masyarakat tentang suatu permasalahan.

E.     Pandangan hidup, yaitu nilai-nilai yang dipilih secara selektif oleh masyarakat. Pandangan hidup dapat berasal dari norma agama (dogma), ideolo gi negara atau renungan atau falsafah hidup individu.

F.      Etos budaya, yaitu watak khas dari suatu budaya yang tampak dari luar.

2.      PERSEBARAN SUKU BANGSA DI INDONESIA:

            Suku bangsa adalah bagian dari suatu bangsa.Suku bangsa mempunyai ciri-ciri mendasar tertentu.Ciri-ciri itu biasanya berkaitan dengan asal-usul dan kebudayaan.

            Ada beberapa ciri yang dapat digunakan untuk mengenal suatu suku bangsa, yaitu: ciri fisik, bahasa, adaptistiadat, dan kesenian yang sama.

Contoh ciri fisik:

·         Warnakulit,rambut,wajah,dan bentuk badan.

            Ada 2 teori yang menyatakan asal mula nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu berasal dari daratan Cina Selatan, suku bangsaYunan danberasal dari Nusantara (dari berasal dari luar tapi berkembang dari Indonesia sendiri)

A.    Penduduk Indonesia berasal dari daratan Cinaselatan, Suku bangsa Yunan.Menurut teori pertama ini Suku bangsaYunan dating ke Indonesia secara bergelombang.

 Ada 2 gelombang terpenting antara lain:

1.      Gelombang pertama terjadi sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mereka dikenal sebagai  rumpun bangsa Proto Melayu (MelayuTua), mereka bermukim di daerah pantai. Termasuk dalam Melayu Tua adalah suku bangsa Batak di Sumatra, Dayak di Kalimantan, dan oraja di Sulawesi.

2.      Gelombang kedua terjadi sekitar 2.000 tahun yang lalu, disebut DeuteroMelayu (pendudukMelayuMuda), mereka mendesak Melayu Tuakepedalaman Nusantara. Termasuk bangsa Melayu Muda adalah Suku BangsaJawa, Minang-Kabau, Bali, Makassar, Bugis, dan Sunda.

B.     Menurut teori “Nusantara” penduduk Indonesia tidak berasal dari luar. Teori ini didukung banyak ahli, seperti J. Crawfurd, K. Himly, SutanTakdirAlisjahbana, dan GorysKeraf .

Keanekaragaman suku bangsa di Indonesia antara lain disebabkan oleh:

1.      Perbedaan RasAsal

2.      Perbedaan Lingkungan Geografis

3.      Perbedaan LatarBelakang Sejarah

4.      Perkembangan Daerah

5.      Perbedaan Agama atau Kepercayaan, dan

6.      Kemampuan Adaptasi atau MenyesuaikanDiri

Cara kita menghormati keragaman suku bangsa antara lain:

a)      Menerima suku-suku bangsa lain dalam pergaulan sehari-hari

b)      Menambah pengetahuan kita tentang suku-suku lain

c)      Tidak menjelek-jelekan, menghina ,dan merendah kan suku-suku bangsa lain.

            Mengapa kita harus menghormati keragaman suku bangsa? Kalau kita tidak menhormati keanekaragaman suku bangsa, tidak akan tercipta kedamaian dalam hidup bersama, serta kita tidak akan menjadi bangsa yang kuat.

BAB III

KESIMPULAN

1. jangan pernah saling membeda-bedakan apapun yang berbeda dari manusia lainnya. Karena kita di ciptakan oleh tuhan itu sama.

2. Hubungan antara suku bangsa dengan ras sangatla herat. Perbedaan ras banyak ditunjukan dengan perbedaan biologis fisik.Misalnya ada anggapan bahwa berkulit hitam pasti berambut keriting, sedangkan berkulit kuning berambut lurus.Faktor rasa ini sampai sekarang tidak dapat diubah dengan teknologi dan tidak dapat disembunyikan.

PENUTUP

Sekian pembahasan dari saya kalo ada yang tidak berkenan mohon maaf ,semoga informasi ini bermanfaat sekian dan terima kasih

DAFTAR PUSTAKA

http://dendy-prasetio.blogspot.com/2012/03/faktor-faktor-penyebab-keberagaman-di.html

http://sayyidanchiam.blogspot.com/2012/10/makalah-keanekaragaman-bangsa-indonesia.html

http://suyitno56596596.blogspot.com/2012/10/keragaman-sosial-budaya-masyarakat_23.html

http://adamtokkk.wordpress.com/2013/01/15/manusiakeragamandan-kesederajatan/

NAMA : EVI OCTAVIANI
NPM : 32111535
KELAS : 2DB14
TUGAS : PANCASILA
DOSEN : PAK EMILIANSAH BANOWO
                                                                             

                                                            BAB 1
                     HAK DAN KEWAJIBAN DALAM MEMELUK AGAMA :
DI TUGAS SOFTSKILL INI SAYA AKAN MENYAMPAIKAN PASAL 29 AYAT  1 YANG MENCANGKUP TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN DALAM BERAGAMA :

PENDAHULUAN :
Dalam kehidupan bernegara dan berbangsa setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiaban dalam memeluk agama yang tertuang dalam pasal 29.dalam UUD 1945 yang merupakan dasar Negara yang diharapkan menjamin perjalanan kehidupan bangsa beserta warganya, tentunya dalam suatu sistem ketata-negaraan mutlak hukumnya adanya suatu perundang-undangan atau peraturan yang mana fungsi utama dari kesemuanya itu adalah guna mengatur dan mengendalikan arah suatu sistem negara agar tidak melenceng dari jalurnya. tentunya dalam seluruh aspek kehidupan bernegara, berbangsa,beragama, dan bermasyarakat di satu tanah air yaitu indonesia. suatu negara yang demokrasi dan berlandaskan hukum ini tidak melarang adanya suatu kepercayaan yang di anut oleh warga negaranya sendiri, dan tentunya harus dilindungi dengan suatu perundang-undangan yang jelas, tegas yang mana menjamin keamanan dalam menjalankan kehidupan beragama dalam suatu negara yang bersifat non religius.dalam hal ini Negara khatulistiwa atau Indonesia ini memiliki suatu perundang-undangan yang mengatur urusan tentang kehidupan beragama yakni terdapat pada pasal 29 ayat 1 dan 2, pembahasan pada makalah ini adalah seputar menganalisa seberapa jauh relevansi antara ayat 1 dan 2 pada pasal 29 dalam sistem perundang-undang NKRI ini.dan Sebagai makhluk sosial manusia tentunya harus hidup sebuah masyarakat yang kompleks akan nilai karena terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Untuk menjaga persatuan antar umat beragama maka diperlukan sikap toleransi.dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sikap memiliki arti perbuatan dsb yang berdasarkan pada pendirian, dan atau keyakinan sedangkan toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare artinya menahan diri, bersikap sabar,membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda


                                                                         BAB II
                                                              PERMASALAHAN :

Pada dasarnya tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama nya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Karena itu ditegaskan semua agama memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang, termasuk pemeluk agama untuk menjalankan agamanya secara bebas. Yang lain tidak perlu dipaksa pindah agama sebagaimana realita yang kita lihat selama ini. Setiap orang memiliki hak dasar memeluk agama, yang berarti kebebasan dan kewenangan seseorang untuk menganut suatu agama yang tercantum dalam Al-Qur’an Surat Al-kafirun 109:6 yang berbunyi “Lakum dinukum wa liya din” yang artinya : Untuk kalian agama kalian dan untukku lah agamaku. Qur’an surat Al-Baqarah 2:256 yang berbunyi “La ikraha fi al din” yang artinya : Tidak ada paksaan dalam agama”. Sedangkan orang yang lain memiliki kewajiban untuk mengakui kewenangan orang tersebut. Banyak kelompok menolak kemajemukan dalam beragama, mereka adalah orang-orang yang biasanya beranggapan bahwasannya agama merekalah yang paling otentik bersal dari tuhan. Sementara agama lain di anggap sebagai kontruksi manusia, mungkin saja berasal dari tuhan tapi telah mengalami perombakan dan pemalsuan oleh umat nya sendiri Seluruh agama mengajarkan agar umatnya menyembah tuhan. Hanya saja sebagaimana lazimnya setiap agama atau kepercayaan selalu memiliki konsepsi-konsepsi atau rumusan-rumusan tentang tuhan yang kemungkinan berbeda antara satu umat dengan umat yang lain. Jadi suatu kemajemukan merupakan suatu hal yang seharusnya dapat dimengerti oleh suatu negara. Sehingga dinegara ini terciptanya sutu tatanan yang kondusif. Tanpa ada suatu hal apapun yang menjadi bumerang. Setiap manusia mempunyai hak masing- masing, apalagi masalah beragama. Contoh, yang tidak pernah selesai ada permasalahan dalam beragama. Yang seharusnya masalah ini tidak harus diperdebatkan, karena setiap individu pasti memiliki naluri ketuhanan yang tidak boleh kita paksakan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa; didunia ini banyak sekali agama- agama. Jadi jelaslah bagi kita agama tidak mungkin tunggal. Dan apabila seseorang beranggapan bahwa hanya satu agamalah yang patut ada dimuka bumi ini, itu adalah hal yang sangat mustahil sekali. Setiap agama memiliki jalan sendiri- sendiri, jalan- jalan menuju tuhannya beragam, banyak , dan tak tunggal. Semuanya bergerak menuju tujuan yang satu ,yaitu Tuhan. Tuhan yang satu yang tidak mungkin dipahami . Secara tunggal oleh seluruh umat beragama kehendaki. Maka kita harus memiliki sikap toleransi dan sikap tenggang rasa yang tinggi untuk menghargai dan menghormati setiap individu yang memiliki agama yang berbeda dengan individu yang lain. Dengan begitu terciptanya sikap saling mengakui dan saling mempercayai tanpa ada kekawatiran untuk dikonversikan kedalam agama tertentu baik secara halus maupun terang- terangan. Para aktivis LSM kerap kali terlibat dalam aksi bersama untuk melakukan kritik terhadap intervrensi negara pada dominan agama yang memang bukan wilayahnya hingga aksi mengadvokasi korban kekerasan atas nama agama, korban di deskriminasi etnik dan korban pelanggaran HAM dan demokrasi. The Wahid Institute melakukan advokasi, kepada kelompok Ahmadiyah yang belakangan mengalami kekerasan , serta hal-hal yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, Hak Asasi Manusia (HAM), dan nilai-nilai demokrasi. Di samping itu, bersama Crisis Center GKI ( Gereja Kristen Indonesia ), The Wahid Institute juga menyelenggarakan workshop untuk kalangan pendeta dan calon pendeta. Workshop yang berlangsung sebanyak sembilan kali pertemuan dan live in di pesantren selama tiga hari itu bukan hanya membicarakan penegakan HAM , keadilan dan kesetaraan gender, pluralisme agama, dan demokratisasi di Indonesia. Memperhatikan fakta-fakta di atas, dialog agama tidak hanya bertumpu pada pemecahan problem keberagamaan , melainkan juga diarahkan pada bagaimana agar dialog tersebut memberi kontribusi signifikan bagi proses demokratisasi. Untuk tujuan itu, para aktivis dialog agama kerap melakukan formulasi ulang terhadap pandangan-pandangan normatif agamanya menyangkut hakikat manusia ,martabat manusia, kesetaraan semua manusia dan solidaritas sejati antara sesama umat manusia .Telah lama di sadari, dialog adalah langkah terwujudnya kehidupan demokratis. Dialog melatih untuk membangun sikap saling memberi dan menerima (take and give), tenggang rasa, saling mendengar, dan empati kepada orang lain. Dari sini, dialog di harapakan dapat merumuskan langkah demokratis dengan mengindentifikasi terlebih dulu sejumlah tantangan yang di hadapi masyarakat. Sebab, tantangan yang di hadapi salah satu agama merupakan tantangan yang dihadapi agama yang lain pula. Problem yang di hadapi agama, hakikat nya adalah problem yang di hadapi seluruh manusia.
II. Fakta-fakta Ketidakbebasan Beragama dan Berkeyakinan
Sejarah kehidupan bangsa Indoneisa mencatat bahwa Fenomena diskriminasi dan kekerasan bukan hanya terjadi di dalam lingkup kehidupan agama. Akan tetapi di dalam lingkup kehidupan ekonomi yang berkelindan dengan masalah-masalah ras dan golongan. Diskriminasi dan kekerasan di masa lalu, khususnya di kota-kota besar, lebih didominasi oleh kecemburuan masyarakat terhadap etnis Tionghoa. Dalam kasus Sampit, yang menonjol adalah kecemburuan masyarakat setempat terhadap etnis Madura. Pada masa lalu, di Aceh dan beberapa daerah lain, kecemburuan ditujukan kepada orang Jawa, terutama karena “orang Jawa” dianggap menguasai asset dan akses politik dan ekonomi melalui fasilitas negara.  Namun sekarang ini, persoalan semakin bergeser ke ranah kehidupan agama dan keyakinan.
Namun, masalah kebebasan beragama dan keyakinan, sesungguhnya telah muncul juga pada masa Orde Lama, Orde baru. Hanya pada periode reformasi ini, masalah kebebasan beragama itu semakin meningkat intensitas maupun akselerasinya.
Di masa Orde Lama (1945-19660, pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden (Penpres) RI No. 1 tahun 1965 yang menyatakan : “ agama yang dipeluk penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu”. Penetapan ini bersifat menjelaskan, tidak membatasi. Hal ini dikemukakan dalam penjelasan Penpres tersebut : “ ini tidak berarti bahwa agama-agama lain seperti Yahudi, Zaratustranian, Shinto, Taoisme, dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti diberikan oleh pasal 29 ayat 2 UUD’45, dan mereka dibiarkan adanya” Kata seperti artinya bahwa penyebutan beberapa kepercayaan itu sekedar contoh. Ada banyak agama dan kepercayaan lain yang berkembang dan diakui di Indonesia, seperti Kaharingan pada masyarakat Dayak (Kalteng), Pangestu pada masyarakat Jawa, atau Parmalim (Sumut), Wiwitan (Baduy-Banten). Semua agama dan kepercayaan itu dibiarkan adanya, meskipun tidak terlalu diakui eksistensinya (lihat Gaus AF, 2008).
Pada masa Orde Baru, pembatasan dilakukan terhadap agama Konghucu (yang pada masa Orde Lama justru diakui). Alasannya lebih bersifat politis, yaitu dugaan adanya keterlibatan Republik Rakyat Tiongkok pada peristiwa 1965. Sehingga melalui Instruksi Presiden No.14/1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, seluruh aktivitas peribadatan Konghucu, termasuk perayaan Imlek, dilarang (ibid.)
Pada masa Orde Baru, agama resmi-yang diakui oleh negara hanya lima agama tersebut di atas. Agama-agama lokal diharuskan untuk bergabung dengan agama-agama yang mirip dengan agama atau kepercayaan lokal itu. Misalnya orang-orang yang memeluk agama Kaharingan harus masuk  agama Hindu, meskipun sebenarnya kedua ajaran agama itu berbeda. Bagi mereka yang beragama Konghucu, dipaksa untuk pindah agama, menjadi Katolik atau Budha.
Berbagai proses untuk meniadakan eksistensi agama atau kepercayaan lokal dilakukan, antara lain  melalui pembuatan kartu identitas diri, seperti pembuatan KSK atau KTP. Di dalam formulir yang harus diisi, hanya ada lima agama yang disebutkan, sehingga mereka yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda terpaksa harus menuliskan salah satu dari lima agama yang diakui oleh negara. Untuk sebagian proses-proses itu masih berlangsung sampai sekarang.
Di masa reformasi sekarang ini, di mana kebebasan umum semakin terjamin, kebebasan beragama, terutama dari sisi keamanan para pemeluknya, justru mengalami  kemunduran.
Jika di masa Orde Lama dan Orde Baru, pembatasan atas kebebasan beragama dilakukan oleh negara, sekarang pembatasan itu sebagian besar justru dilakukan oleh kekuatan-kekuatan masyarakat. Oleh karena itu, di jaman kebebasan ini, kelompok-kelompok minoritas, khususnya kelompok minoritas agama dan kepercayaan justru mengalami ketidakbebasan. 
Kasus-kasus itu bergerak dan terus semakin membesar. Mulai kasus Komunitas Eden (Lia Eden), kasus Al-Qiyadah (Ahmad Mushadeeq), kasus penyerbuaan kantor Jaringan Islam Liberal, kantor Fahmina Institute di Cirebon, penyerbuan kelompok Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), hingga kasus Penyerbuan, penganiayaan, bahkan pembunuhan terhadap para pengikut Ahmadiyah. Kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah merupakan kasus paling besar dan nampaknya berjangka panjang, dengan puncaknya di Cikeusik, Banten. Di luar itu, kita menyaksikan penyerbuan Pesantren Syiah di Bangil-Pasuruan, Jawa Timur.


                                            



                                                                      BAB III
                                                                    PENUTUP

          "Tidak ada alasan apa pun bagi agama untuk menghakimi agama lain terkait perizinan”. Justru dalam hal ini agama lain memberikan saran dan masukan melalui forum antaragama yang ada. Aparat negara juga menjadi bagian penting untuk mencegah terjadinya benturan dan melindungi korban kekerasan. Sekali kekerasan terjadi seharusnya ada tindakan hukum sesuai prosedur yang berlaku. Kekhawatiran agama tertentu terhadap proses agamisasi dari agama lain di dalam masyarakat bisa menjadi faktor penyebab terjadinya konflik.
            Jadi sudah selayaknya kita saling menghargai dan menghormati antar umat beragam. Janganlah ini dijadikan sebagai sumber konflik dalam beragama. Dan pemerintah juga harus memberikan penyelesaian atau respon yang baik terhadap konflik yang ada. Agar setiap agama dapat menjalankan ibadahnya dengan baik tanpa ada rasa takut atau intimidasi dari pihak lain yang nantinya dapat menggangu jalannya ibadah.
            Tinggal bagaimana kita dapat melaksanakan apa yang telah diatur oleh pemerintah. Dalam proses pendirian rumah ibadah pun telah diatur ketentuan-ketentuannya. Mulai dari perizinan lokasi nya sampai pembangunannya. Adalah hak kita untuk berkumpul dan berserikat, gunakanlah hak anda sebaik-baik mungkin.







                                                            DAFTAR PUSTAKA

      Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 9 Tahun 2006 &Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang “Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat”.

                                                                   

 NAMA : EVI OCTAVIANI

 NPM : 32111535

 KELAS : 2DB14

 TUGAS : PANCASILA

 DOSEN : PAK EMILIANSAH BANOWO

                                                                        BAB 1

                 HAK DAN KEWAJIBAN DALAM MEMELUK AGAMA :

DI TUGAS SOFTSKILL INI SAYA AKAN MENYAMPAIKAN PASAL 29 AYAT  1 YANG MENCANGKUP TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN DALAM BERAGAMA :

PENDAHULUAN :

Dalam kehidupan bernegara dan berbangsa setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiaban dalam memeluk agama yang tertuang dalam pasal 29.dalam UUD 1945 yang merupakan dasar Negara yang diharapkan menjamin perjalanan kehidupan bangsa beserta warganya, tentunya dalam suatu sistem ketata-negaraan mutlak hukumnya adanya suatu perundang-undangan atau peraturan yang mana fungsi utama dari kesemuanya itu adalah guna mengatur dan mengendalikan arah suatu sistem negara agar tidak melenceng dari jalurnya. tentunya dalam seluruh aspek kehidupan bernegara, berbangsa,beragama, dan bermasyarakat di satu tanah air yaitu indonesia. suatu negara yang demokrasi dan berlandaskan hukum ini tidak melarang adanya suatu kepercayaan yang di anut oleh warga negaranya sendiri, dan tentunya harus dilindungi dengan suatu perundang-undangan yang jelas, tegas yang mana menjamin keamanan dalam menjalankan kehidupan beragama dalam suatu negara yang bersifat non religius.dalam hal ini Negara khatulistiwa atau Indonesia ini memiliki suatu perundang-undangan yang mengatur urusan tentang kehidupan beragama yakni terdapat pada pasal 29 ayat 1 dan 2, pembahasan pada makalah ini adalah seputar menganalisa seberapa jauh relevansi antara ayat 1 dan 2 pada pasal 29 dalam sistem perundang-undang NKRI ini.dan Sebagai makhluk sosial manusia tentunya harus hidup sebuah masyarakat yang kompleks akan nilai karena terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Untuk menjaga persatuan antar umat beragama maka diperlukan sikap toleransi.dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sikap memiliki arti perbuatan dsb yang berdasarkan pada pendirian, dan atau keyakinan sedangkan toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare artinya menahan diri, bersikap sabar,membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda

                                                      BAB II

                                          PERMASALAHAN :

Pada dasarnya tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama nya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Karena itu ditegaskan semua agama memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang, termasuk pemeluk agama untuk menjalankan agamanya secara bebas. Yang lain tidak perlu dipaksa pindah agama sebagaimana realita yang kita lihat selama ini. Setiap orang memiliki hak dasar memeluk agama, yang berarti kebebasan dan kewenangan seseorang untuk menganut suatu agama yang tercantum dalam Al-Qur’an Surat Al-kafirun 109:6 yang berbunyi “Lakum dinukum wa liya din” yang artinya : Untuk kalian agama kalian dan untukku lah agamaku. Qur’an surat Al-Baqarah 2:256 yang berbunyi “La ikraha fi al din” yang artinya : Tidak ada paksaan dalam agama”. Sedangkan orang yang lain memiliki kewajiban untuk mengakui kewenangan orang tersebut. Banyak kelompok menolak kemajemukan dalam beragama, mereka adalah orang-orang yang biasanya beranggapan bahwasannya agama merekalah yang paling otentik bersal dari tuhan. Sementara agama lain di anggap sebagai kontruksi manusia, mungkin saja berasal dari tuhan tapi telah mengalami perombakan dan pemalsuan oleh umat nya sendiri Seluruh agama mengajarkan agar umatnya menyembah tuhan. Hanya saja sebagaimana lazimnya setiap agama atau kepercayaan selalu memiliki konsepsi-konsepsi atau rumusan-rumusan tentang tuhan yang kemungkinan berbeda antara satu umat dengan umat yang lain. Jadi suatu kemajemukan merupakan suatu hal yang seharusnya dapat dimengerti oleh suatu negara. Sehingga dinegara ini terciptanya sutu tatanan yang kondusif. Tanpa ada suatu hal apapun yang menjadi bumerang. Setiap manusia mempunyai hak masing- masing, apalagi masalah beragama. Contoh, yang tidak pernah selesai ada permasalahan dalam beragama. Yang seharusnya masalah ini tidak harus diperdebatkan, karena setiap individu pasti memiliki naluri ketuhanan yang tidak boleh kita paksakan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa; didunia ini banyak sekali agama- agama. Jadi jelaslah bagi kita agama tidak mungkin tunggal. Dan apabila seseorang beranggapan bahwa hanya satu agamalah yang patut ada dimuka bumi ini, itu adalah hal yang sangat mustahil sekali. Setiap agama memiliki jalan sendiri- sendiri, jalan- jalan menuju tuhannya beragam, banyak , dan tak tunggal. Semuanya bergerak menuju tujuan yang satu ,yaitu Tuhan. Tuhan yang satu yang tidak mungkin dipahami . Secara tunggal oleh seluruh umat beragama kehendaki. Maka kita harus memiliki sikap toleransi dan sikap tenggang rasa yang tinggi untuk menghargai dan menghormati setiap individu yang memiliki agama yang berbeda dengan individu yang lain. Dengan begitu terciptanya sikap saling mengakui dan saling mempercayai tanpa ada kekawatiran untuk dikonversikan kedalam agama tertentu baik secara halus maupun terang- terangan. Para aktivis LSM kerap kali terlibat dalam aksi bersama untuk melakukan kritik terhadap intervrensi negara pada dominan agama yang memang bukan wilayahnya hingga aksi mengadvokasi korban kekerasan atas nama agama, korban di deskriminasi etnik dan korban pelanggaran HAM dan demokrasi. The Wahid Institute melakukan advokasi, kepada kelompok Ahmadiyah yang belakangan mengalami kekerasan , serta hal-hal yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, Hak Asasi Manusia (HAM), dan nilai-nilai demokrasi. Di samping itu, bersama Crisis Center GKI ( Gereja Kristen Indonesia ), The Wahid Institute juga menyelenggarakan workshop untuk kalangan pendeta dan calon pendeta. Workshop yang berlangsung sebanyak sembilan kali pertemuan dan live in di pesantren selama tiga hari itu bukan hanya membicarakan penegakan HAM , keadilan dan kesetaraan gender, pluralisme agama, dan demokratisasi di Indonesia. Memperhatikan fakta-fakta di atas, dialog agama tidak hanya bertumpu pada pemecahan problem keberagamaan , melainkan juga diarahkan pada bagaimana agar dialog tersebut memberi kontribusi signifikan bagi proses demokratisasi. Untuk tujuan itu, para aktivis dialog agama kerap melakukan formulasi ulang terhadap pandangan-pandangan normatif agamanya menyangkut hakikat manusia ,martabat manusia, kesetaraan semua manusia dan solidaritas sejati antara sesama umat manusia .Telah lama di sadari, dialog adalah langkah terwujudnya kehidupan demokratis. Dialog melatih untuk membangun sikap saling memberi dan menerima (take and give), tenggang rasa, saling mendengar, dan empati kepada orang lain. Dari sini, dialog di harapakan dapat merumuskan langkah demokratis dengan mengindentifikasi terlebih dulu sejumlah tantangan yang di hadapi masyarakat. Sebab, tantangan yang di hadapi salah satu agama merupakan tantangan yang dihadapi agama yang lain pula. Problem yang di hadapi agama, hakikat nya adalah problem yang di hadapi seluruh manusia.

II. Fakta-fakta Ketidakbebasan Beragama dan Berkeyakinan
Sejarah kehidupan bangsa Indoneisa mencatat bahwa Fenomena diskriminasi dan kekerasan bukan hanya terjadi di dalam lingkup kehidupan agama. Akan tetapi di dalam lingkup kehidupan ekonomi yang berkelindan dengan masalah-masalah ras dan golongan. Diskriminasi dan kekerasan di masa lalu, khususnya di kota-kota besar, lebih didominasi oleh kecemburuan masyarakat terhadap etnis Tionghoa. Dalam kasus Sampit, yang menonjol adalah kecemburuan masyarakat setempat terhadap etnis Madura. Pada masa lalu, di Aceh dan beberapa daerah lain, kecemburuan ditujukan kepada orang Jawa, terutama karena “orang Jawa” dianggap menguasai asset dan akses politik dan ekonomi melalui fasilitas negara.  Namun sekarang ini, persoalan semakin bergeser ke ranah kehidupan agama dan keyakinan.
Namun, masalah kebebasan beragama dan keyakinan, sesungguhnya telah muncul juga pada masa Orde Lama, Orde baru. Hanya pada periode reformasi ini, masalah kebebasan beragama itu semakin meningkat intensitas maupun akselerasinya.
Di masa Orde Lama (1945-19660, pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden (Penpres) RI No. 1 tahun 1965 yang menyatakan : “ agama yang dipeluk penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu”. Penetapan ini bersifat menjelaskan, tidak membatasi. Hal ini dikemukakan dalam penjelasan Penpres tersebut : “ ini tidak berarti bahwa agama-agama lain seperti Yahudi, Zaratustranian, Shinto, Taoisme, dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti diberikan oleh pasal 29 ayat 2 UUD’45, dan mereka dibiarkan adanya” Kata seperti artinya bahwa penyebutan beberapa kepercayaan itu sekedar contoh. Ada banyak agama dan kepercayaan lain yang berkembang dan diakui di Indonesia, seperti Kaharingan pada masyarakat Dayak (Kalteng), Pangestu pada masyarakat Jawa, atau Parmalim (Sumut), Wiwitan (Baduy-Banten). Semua agama dan kepercayaan itu dibiarkan adanya, meskipun tidak terlalu diakui eksistensinya (lihat Gaus AF, 2008).
Pada masa Orde Baru, pembatasan dilakukan terhadap agama Konghucu (yang pada masa Orde Lama justru diakui). Alasannya lebih bersifat politis, yaitu dugaan adanya keterlibatan Republik Rakyat Tiongkok pada peristiwa 1965. Sehingga melalui Instruksi Presiden No.14/1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, seluruh aktivitas peribadatan Konghucu, termasuk perayaan Imlek, dilarang (ibid.)
Pada masa Orde Baru, agama resmi-yang diakui oleh negara hanya lima agama tersebut di atas. Agama-agama lokal diharuskan untuk bergabung dengan agama-agama yang mirip dengan agama atau kepercayaan lokal itu. Misalnya orang-orang yang memeluk agama Kaharingan harus masuk  agama Hindu, meskipun sebenarnya kedua ajaran agama itu berbeda. Bagi mereka yang beragama Konghucu, dipaksa untuk pindah agama, menjadi Katolik atau Budha.
Berbagai proses untuk meniadakan eksistensi agama atau kepercayaan lokal dilakukan, antara lain  melalui pembuatan kartu identitas diri, seperti pembuatan KSK atau KTP. Di dalam formulir yang harus diisi, hanya ada lima agama yang disebutkan, sehingga mereka yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda terpaksa harus menuliskan salah satu dari lima agama yang diakui oleh negara. Untuk sebagian proses-proses itu masih berlangsung sampai sekarang.
Di masa reformasi sekarang ini, di mana kebebasan umum semakin terjamin, kebebasan beragama, terutama dari sisi keamanan para pemeluknya, justru mengalami  kemunduran.
Jika di masa Orde Lama dan Orde Baru, pembatasan atas kebebasan beragama dilakukan oleh negara, sekarang pembatasan itu sebagian besar justru dilakukan oleh kekuatan-kekuatan masyarakat. Oleh karena itu, di jaman kebebasan ini, kelompok-kelompok minoritas, khususnya kelompok minoritas agama dan kepercayaan justru mengalami ketidakbebasan.
Kasus-kasus itu bergerak dan terus semakin membesar. Mulai kasus Komunitas Eden (Lia Eden), kasus Al-Qiyadah (Ahmad Mushadeeq), kasus penyerbuaan kantor Jaringan Islam Liberal, kantor Fahmina Institute di Cirebon, penyerbuan kelompok Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), hingga kasus Penyerbuan, penganiayaan, bahkan pembunuhan terhadap para pengikut Ahmadiyah. Kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah merupakan kasus paling besar dan nampaknya berjangka panjang, dengan puncaknya di Cikeusik, Banten. Di luar itu, kita menyaksikan penyerbuan Pesantren Syiah di Bangil-Pasuruan, Jawa Timur.


                                            



                                                  BAB III
                                                PENUTUP

          "Tidak ada alasan apa pun bagi agama untuk menghakimi agama lain terkait perizinan”. Justru dalam hal ini agama lain memberikan saran dan masukan melalui forum antaragama yang ada. Aparat negara juga menjadi bagian penting untuk mencegah terjadinya benturan dan melindungi korban kekerasan. Sekali kekerasan terjadi seharusnya ada tindakan hukum sesuai prosedur yang berlaku. Kekhawatiran agama tertentu terhadap proses agamisasi dari agama lain di dalam masyarakat bisa menjadi faktor penyebab terjadinya konflik.

            Jadi sudah selayaknya kita saling menghargai dan menghormati antar umat beragam. Janganlah ini dijadikan sebagai sumber konflik dalam beragama. Dan pemerintah juga harus memberikan penyelesaian atau respon yang baik terhadap konflik yang ada. Agar setiap agama dapat menjalankan ibadahnya dengan baik tanpa ada rasa takut atau intimidasi dari pihak lain yang nantinya dapat menggangu jalannya ibadah.

            Tinggal bagaimana kita dapat melaksanakan apa yang telah diatur oleh pemerintah. Dalam proses pendirian rumah ibadah pun telah diatur ketentuan-ketentuannya. Mulai dari perizinan lokasi nya sampai pembangunannya. Adalah hak kita untuk berkumpul dan berserikat, gunakanlah hak anda sebaik-baik mungkin.

                                                            DAFTAR PUSTAKA

      Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 9 Tahun 2006 &Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang “Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat”.

 SISTEM UNTUK MEMECAHKAN MASALAH DAN MENGAMBIL KEPUTUSAN :

Latar belakang masalah :

Pengambilan keputusan  (Decision Making) merupakan bagian kunci dari kegiatan manajer. Akan tetapi, pengambilan keputusan khususnya memainkan peran penting bila manajer terlibat dalam perencanaan. Dalam suatu proses perencanaan, para manajer memutuskan masalah-masalah seperti apa tujuan organisasi, kesempatan apa yang akan digunakan, siapa yang kan mengerjakan setiap tugas yang diperlukan. Keseluruhan proses perencanaan melibatkan para manajer dalam suatu rangkaian situasi pengambilan keputusan yang berkesinambungan.
Beberapa pengertian tentang pengambilan keputusan adalah sama diantaranya : Menurut Stoner (1996) pengambilan keputusan menggambarkan proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Kemudian menurut Chuck Williams (2001) pengambilan keputusan adalah proses memilih suatu pemecahan masalah dari beberapa alternatif yang tersedia. Dan menurut T. Hani Handoko (1999) pengambilan keputusan didefinisikan sebagai penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

1.2.  Perumusan masalah
Pendekatan sistem adalah prosedur langkah demi langkah yang digunakan dalam memecahkan masalah bisnis. Tiap langkah melibatkan satu keputusan atau lebih, dan informasi diperlukan untuk tiap keputusan tersebut. Langkah pendekatan sistem memberikan jembatan antara satu masalah dan beberapa keputusan yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Selain langkah tersebut, manajer yang melakukan pendekatan sistem perlu menganggap perusahaan sebagai sebuah sistem, mengenali sistem lingkungan, dan menentukan subsistem dalam perusahaan.

1.3. Tujuan penulisan
Dengan mempelajari tulisan pendekatan sistem dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan ini :

• Kita dapat mengetahui bahwa perusahaan dalam berbagai ukuran dapat mempunyai pengaruh terhadap lingkungannya.
• Kita dapat mengenal langkah pendekatan sistem dan mengetahui cara mereka membentuk alat pemecahan masalah yang berdaya guna.
• Kita dapat menggunakan pendekatan sistem untuk memecahkan masalah bisnis.

PEMBAHASAN

2.1. PEMAHAMAN DASAR PEMECAHAN MASALAH DAN PEMBUATAN KEPUTUSAN

Istilah pemecahan masalah membawa pemikiran kita tertuju pada perbaikan sesuatu yang mengalami kesalahan. Manajer membuat keputusan untuk mencegah sesuatu yang menyimpang dari yang sedang terjadi atau meminimalkan pengaruh yang disebabkan oleh sesuatu yang menyimpang tersebut.
Manajer mencoba untuk merespon secara cepat untuk mencegah pengaruh yang merusak, namun manajer juga merespon terhadap sesuatu yang berjalan dengan lebih baik daripada yang diharapkan. Bila manajer mengetahui adanya penampilan yang menyimpang secara lebih baik, maka ia bertindak untuk membuatnya lebih baik lagi, atau ia akan bertindak untuk mendapatkan penampilan terbaik itu untuk area yang lain.
Dengan pemikiran semacam ini kita dapat menentukan masalah sebagai suatu kondisi yang akan merusak, hal ini harus dicegah oleh manajemen, atau suatu kondisi yang secara potensial menguntungkan, yang hal ini harus dikembangkan oleh manajemen.
Tujuan sistem informasi adalah membantu manajer dalam memecahkan masalah. Tentu saja tiap manajer akan melakukan hal yang berbeda. Pada kenyataannya, pemecahan masalah ini hanya mendapatkan porsi waktu manajer yang sedikit. Namun demikian, kegunaan pemecahan masalah bukan terletak pada jumlah waktu yang digunakan, namun pada hasil atau akibat pemecahan masalah tersebut. Satu set keputusan untuk memecahkan masalah mungkin hanya membutuhkan waktu beberapa jam, namun akan berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan beribu-ribu atau bahkan berjuta-juta dollar.
Manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah. Keputusan adalah seleksi dari strategi atau tindakan, Pembuatan keputusan adalah tindakan penyeleksian strategi atau tindakan yang diyakini oleh pembuat keputusan akan memberikan pemecahan yang terbaik. Biasanya ada beberapa strategi atau tindakan yang dapat dipertimbangkan oleh pembuat keputusan. Salah satu kunci untuk memecahkan masalah adalah pengidentifikasian pilihan atau alternatif keputusan.
Banyak elemen yang harus diketahui jika manajer ingin berhasil dalam melakukan pemecahan masalah. Tentu saja harus ada masalah dan pemecah masalah (manajer). Elemen yang lain bersifat tidak jelas; namun jika mereka tidak ada, maka hasil akhirnya mungkin akan tidak baik.
Pemecahan terhadap masalah tersebut harus memberikan kemampuan terbaik kepada sistem untuk dapat mencapai tujuannya, sebagaimana yang ditentukan dalam standart penampilan. Oleh karena itu, standart harus ditentukan dengan jelas. Standart ini menjelaskan keadaan yang diinginkan, yaitu apa yang harus dicapai oleh sistem selanjutnya, manajer harus mempunyai informasi yang menjelaskan keadaan pada saat itu, yaitu apa yang dicapai sistem sekarang. Jika keadaan pada saat itu dan keadaan yang diinginkan sama, maka tidak ada masalah dan manajer tidak mengambil tindakan apa-apa. Jika kedua keadaan tersebut berbeda, maka ada beberapa masalah yang menjadi penyebabnya dan harus dipecahkan. Merupakan tanggung jawab manajer untuk mengidentifikasi pemecahan pengganti dan untuk mengevaluasi masing-masing. Hal ini merupakan salah langkah proses pemecahan masalah. Disini komputer dapat sedikit membantu, tentunya manajer dapat memperoleh bantuan yang banyak dari porsi selain komputer dari sistem informasi, seperti input dari orang lain dalam organisasi maupun diluar organisasi.
Bila pilihan telah ditentukan, sistem informasi dapat digunakan untuk mengevaluasi masing-masing pilhan tersebut. Evaluasi ini harus mempertimbangkan kemungkinan adanya hambatan, yang dapat bersifat internal ataupun lingkungan. Hambatan internal dapat berupa terbatasnya sumber. Hambatan lingkungan dapat berupa tekanan dari berbagai elemen lingkungan yang berlaku aneh, atau tidak berlaku sama sekali. Hambatan yang dilakukan oleh pesaing, pemasok dan pemegang saham dapat membatasi adanya pilihan tertentu.
Bila semua elemen ini ada dan manajer memahaminya, maka dimungkinkan terjadinya pemecahan terhadap masalah. Semua masalah ada pemecahannya. Beberapa masalah mungkin sulit dilakukan, beberapa mungkin tidak mudah untuk dicapai, dan beberapa diantaranya mungkin tidak optimal, namun pemecahan ini harus ada.

2.2. TAHAPAN PEMECAHAN MASALAH DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN SISTEM.

Titik awal yang baik adalah usaha persiapan yang harus dilakukan dengan baik oleh manajer sebelum memulai pemecahan masalah. Manajer harus melihat unit organisasinya sebagai sebuah sistem yang berada dalam supersistem lingkungan yang lebih besar dan sebagai sebuah sistem yang terdiri atas banyak subsistem. Manajer dapat menentukan masalah dengan cara memprosesnya dari sistem ke subsistem dan dengan menganalisis bagian sistem dalam urutan tertentu.
CBIS dapat digunakan sebagai sistem dukungan (support systems) saat menerapkan pendekatan sistem. Ada beberapa usaha yang harus dilakukan untuk pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan sistem, antara lain :

USAHA PERSIAPAN
3 langkah persiapan tidak harus dilaksanakan secara berurutan, karena ketiganya bersama-sama menghasilkan kerangka pikir yang diinginkan untuk mengenai masalah.

·         Memandang perusahaan sebagai suatu sistem
Adalah mudah bagi anda untuk melihat AM sebagai sebuah sistem. Pabrik Assembling Houston menjalankan proses transformasi. Bahan mentah input, suku cadang, sub-assembling di pasok oleh ratusan perusahaan. Jaringan dealer AM mendistribusikan output kepada pemerintah, usaha bisnis, dan pembeli perorangan di seluruh dunia. Ratusan manajer pada berbagai tingkatan menjalankan fungsi kontrol, dengan menggunakan informasi dari komputer segala ukuran maupun jenis pemroses lainnya.


·         Mengenal sistem lingkungan
Dengan pandangan bahwa AM sebagai sebuah sistem, anda dapat melakukan penglihatan terhadap lingkungan. Anda mempelajari pasaran mobil di seluruh dunia, yaitu dengan membaca artikel yang ada dalam publikasi bisnis. Anda mempelajari peraturan pemerintah yang mempengaruhi operasi AM dan mempelajari lebih lanjut kasus yang penting yang pernah melibatkan AM. Anda menghubungi teman anda yang ahli dalam bidang hukum perburuhan dan memintanya untuk memberi informasi mengenai hubungan AM dengan Serikat Pekerja. Anda juga mendapatkan statistik dari pemerintah federal mengenai masalah ekspor impor, dan mengadakan tinjauan kembali terhadap laporan thunan AM yang paling baru untuk mengetahui kondisi keuangannya. Sebagai langkah akhir, anda mengunjungi beberapa showroom mobil di wilayah Houston yang tidak hanya menjual produk mobil dari AM tapi juga dari perusahaan lain. Anda merasa telah mempunyai pengamatan yang cukup terhadap lingkungan tempat AM beroperasi.

·         Mengidentifikasikan subsistem-subsistem perusahaan
Sebagai langkah akhir sebelum mencari penyebab turunnya bagian pasar, anda meminta direktur untuk menyediakan kopi diagram organisasi dan manual kebijaksanaan di perusahaan tersebut. Dari informasi ini, anda dapat mengidentifikasi subsistem yang ada dalam AM dan memahami hubungannya.


USAHA DEFINISI
Usaha definisi mencakup pertama-tama menyadari bahwa suatu masalah ada atau akan ada (identifikasi masalah) dan kemudian cukup mempelajarinya untuk mencari solusi (pemahaman masalah).
·         Melakukan proses dari tingkat sistem ke subsistem
·         Menganalisis bagian sistem dalam suatu urutan tertentu
Sewaktu anda melakukan proses dari tingkat sistem ke subsistem, anda akan menganalisis bagian sistem pada tiap tingkat dalam urutan tertentu. Anda telah siap untuk menentukan masalah. Anda awali dengan menginterview manajer tingkat puncak dengan pertanyaan mengenai tujuan perusahaan dan standart penampilan. Selanjutnya anda mendapatkan catatan dari komputer yang menunjukkan sejauh mana standart yang dicapai. Anda menginterview beberapa manajer puncak dan memperoleh informasi mengenai tim manajemen mereka. Anda diijinkan untuk memeriksa catatan personel yang menyebutkan background pendidikan, keterampilan dan sebagainya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa sumber manajemen ada, yaitu disitu didapat sumber yang memiliki pengetahuan teknis dan keterampilan manajerial yang dibutuhkan.
Anda sekarang beralih ke pemroses informasi, Sumber hardware dan softwarenya bagus, dan spesialis informasinya menggunakan teknik leading edge. Namun demikian, manajer tidak menerima semua informasi yang dibutuhkannya. Khususnya, tidak terdapat informasi yang cukup mengenai pemerintah dan organisasi bisnis yang membeli mobil dan mempunyai persaingan tajam tersebut. Tanpa informasi jni, AM tak dapat masuk ke segmen pasar khusus tersebut. Anda telah mengidentifikasi masalah, yaitu tidak memadainya atau tidak cukupnya pemroses informasi dalam subsistem, ada kebutuhan informasi manajemen yang tak dapat dicapai.

USAHA PEMECAHAN
·         Menemukan pemecahan pengganti
Tugas pada tahap inti ini adalah untuk menciptakan sistem yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan manajemen dan menjaganya tetap beredar. Dua pilihan atau pengganti yang pokok ditentukan. Bagian riset marketing dapat mengumpulkan informasi dan memasukkannya ke dalam komputer, atau kita dapat juga menyewa perusahaan riset marketing untuk menjalankan tugas ini.
·         Mengevaluasi pemecahan pengganti
Keuntungan dan kerugian dari dua pengganti tersebut harus juga dipertimbangkan.
·         Menentukan pemecahan yang terbaik
Diputuskan untuk melakukan pekerjaan rumah. Faktor utama yang menentukan adalah kontrol yang lebih ketat yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa informasi tetap terjaga peredarannya.
·         Menerapkan pemecahan
Sistem diterapkan agar ia secara otomatis memberitahu riset marketing kapan untuk mengumpulkan data dan kapan untuk memberikan output kepada system dalam bentuk laporan berkala, selanjutnya manajemen dapat memperoleh laporan khusus dari database bila diminta.
·         Melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa pemecahan tersebut efektif
Sebagai kontrol untuk memastikan bahwa sistem menjalankan fungsinya, maka komite eksekutif harus menetapkan jadwal tinjauan per-kuartal yang juga memasukkan saran dari pemakai.

2.3. FAKTOR MANUSIA YANG MEMPENGARUHI PEMECAHAN MASALAH

Sering kita menjumpai gambaran seorang manajer yang secara agresif menemukan masalah untuk dipecahkan. Hal ini nampaknya merupakan cara bagi segala sesuatu harus bekerja. Namun demikian, dalam praktek yang sebenarnya, semua manajer tidak terlalu agresif. Hal ini mungkin disebabkan karena tiap manajer memiliki gaya pemecahan masalah yang unik, atau para manajer tersebut mungkin tidak punya banyak waktu. Tiap manajer mempunyai cara pemecahan masalah yang berbeda. Tiga dimensi dari cara (style) itu dapat untuk mengklasifikasikan manajer menurut perbedaan perorangannya. Dimensi ini mempunyai kaitan dengan penangkapan masalah, pengumpulan informasi, dan penggunaan informasi.

Merasakan masalah (problem solving styles)
Manajer dapat dibagi dalam 3 kategori dasar dalam hal cara merasakan masalah  mereka, yaitu bagaimana mereka menghadapi masalah.

• Penghindar masalah (problem avoider), manajer mengambil sikap positif dan menganggap semua baik-baik saja. Ia berusaha menghalangi kemungkinan masalah dengan cara mengabaikan informasi  atau  menghindari  perencanaan yang teliti.

• Pemecah masalah (problem solver), manajer ini tidak mencari masalah juga tidak menghalanginya. Jika timbul suatu masalah, masalah tersebut akan ia selesaikan.

• Pencari masalah (problem seeker), manajer ini menikmati pemecahan masalah dan mencarinya.

Mengumpulkan informasi (information-gathering styles)
Ada perbedaan dalam cara para Manajer mengembangkan dan mengevaluasi pemecahan masalah bila masalah tersebut telah tertangkap (dirasakan). Manajer dapat melakukan satu dari dua cara pengumpulan informasi, yaitu mengenai sikapnya terhadap volume keseluruhan informasi yang tersedia :

• Cara Memerintah, manajer jenis ini melakukan manajemen dengan pengecualian dan menampilkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kriteria tertentu, seperti relevansi dengan wilayah tanggung jawabnya.
• Cara menerima, manajer jenis ini ingin melihat semuanya dan kemudian menentukan apakah ia akan berguna bagi dirinya sendiri, atau berguna bagi orang lain dalam  organisasi.

Menggunakan informasi (information-using styles)
Manajer juga cenderung lebih menyukai salah satu dari dua gaya menggunakan informasi, yaitu cara-cara menggunakan informasi untuk memecahkan suatu  masalah.

• Cara sistematik (systematic style), manajer memberi perhatian khusus untuk mengikuti suatu metode pemecahan masalah yang telah ditetapkan, misalnya pendekatan sistem.
• Cara intuitif (intuitive style), manajer tidak menggunakan suatu metode tertentu, namun ia menyesuaikan pendekatan dengan situasi yang ada.